BeritaBerita PersyarikatanBerita Umum

Silaturahim Spesial Muhammadiyah Kabupaten Pekalongan Bersama Sekretaris PP Muhammadiyah

Pekalonganmu.com – Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kabupaten Pekalongan, pada hari Jumat, 28 Juli 2017 menggelar Silaturahim Muhammadiyah Kabupaten Pekalongan. Acara tersebut Silaturahim tersebut sangat spesial. Pertama, kegiatan dilaksanakan di rumah sesepuh atau penasehat PDM Kabupaten Pekalongan, Bapak Farid Akhwan, Kertijayan Buaran. Beliau adalah mantan Ketua PDM Kabupaten Pekalongan dari tahun 2000 sampai 2015. Kedua, acara dilaksanakan pada jam 'krusial' istirahat sore, yaitu pada pukul 16.00 sampai dengan 17.30 dan dalam bentuk lesehan. Ketiga, peserta yang diundang adalah PDM, PD Aisyiyah Kabupaten Pekalongan, perwakilan Pimpinan Cabang Muhammadiyah se-Kabupaten Pekalongan, ditambah Kepala SMK, SMA, MA, SMP, dan MTs Muhammadiyah, serta beberapa perwakilan Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) dan Majelis Pustaka Informasi (MPI) PDM Kabupaten Pekalongan. Keempat, materi yang dibicarakan adalah isu-isu hangat dalam kehidupan berbangsa dan negara; Full Day School, UU Pemilu, Perpu No 02 Tahun 2017. Dan paling spesial adalah nara sumber yang hadir adalah Dr. Abdul Mu'ti, kader Muhammadiyah Jawa Tengah yang mennjadi Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Baca Juga  Sukses, Pawai Ta'aruf Pembukaan Olimpiade Ahmad Dahlan di UMP

"Negari kita ini kan bukan NKRI, tapi NGRI, Negera Gaduh Republik Indonesia," seloroh Bapak Farid Akhwan, membuka sambutan acara silaturahim. "Orde Reformasi sekarang ini replika orde terdahulu, yaitu Orde Lama. Gaduh, bahkan di orde lama ganti kabinet hingga 26 kali. Gaduhnya tidak hanya lisan saja, tapi juga fisik, Bung Karno dibom di Cikini. Sekarang pun seperti itu, terjadi gaduh lisan, fisik, juga teror tiap hari," lanjut Farid, yang juga mantan Anggota DPR RI.

Indonesia gaduh karena dalam politik dan ekonominya menganut 'madzab' Politik Pasar dan Ekonomi Pasar. Padahal seperti Singapura, Malaysia, bahkan China, yang mengadopsi sistem politik dan ekonominya dari Indonesia, cenderung lebih tenang. Negera-negara tersebut lebih tenang, karena mereka menggunakan 'Politik Satu Pintu'. Politik tetap dikendalikan, bukan dibebaskan kepada siapapun. Sedangkan Indonesia dibebaskan, bahkan pernah pemilu dengan jumlah pesertanya sampai 48 partai politik. Sambung Farid menguraikan pangkal kegaduhan bangsa ini, kemudian mempersilakan Abdul Mu'ti untuk menyampaikan pandangan Muhammadiyah terkait isu-isu hangat saat ini.

Baca Juga  Riuh Kegembiraan Warga Sijambe Sambut Bulan Suci Ramadhan

"Indonesia masih berada dalam masa transisi demokrasi, tapi transisinya terlalu lama. Walau demikian, transisi Indonesia diapresiasi oleh dunia, karena transisi di Indonesia terjadi secara damai bukan transisi berdarah," ungkap Abdul Mu'ti mengawali sambutannya. Terkait Full Day School (FDS) yang digagas oleh menteri pendidikan dan kebudayaan RI, Muhammadiyah memahami bahwa Kurikulum 2013 belum cukup untuk menguatkan pendidikan karakter, kemudian juga aturan pegawai atau khususnya Aparatus Sipil Negeri (ASN) yang sudah menggunakan 5 (lima) hari kerja, sehingga perlu disesuaikan juga supaya keluarga bisa menguatkan pendidikan karakter itu. Demikian halnya dengan Madrasah Diniyah (Madin), harapannya Madin mampu bekerja sama dan masuk dalam sistem sekolah sebagai ekstra kurikuler (ekskul) di sekolah-sekolah, sehingga bisa dipastikan anak-anak bisa belajar agama. Dan Muhammadiyah mendorong pemerintah untuk segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) atau kebijakan yang tegas memutuskan 'menetapkan FDS' atau 'tidak jadi menetapkan FDS', sehingga kegaduhan terkait FDS ini segera reda.

Baca Juga  Apotek TalunMu Resmi Hadir, PCM Talun Perluas Layanan Kesehatan Masyarakat

Silaturahim selama kurang  lebih 90 menit itu diakhiri tanpa ada dialog atau tanya jawab dengan peserta, karena waktu sudah mendekati Maghrib dan acara pak Abdul Mu'ti yang akan berlanjut mengisi pegajian di PCM Talun. Acara ditutup dengan pesan agar warga Muhammadiyah tidak ikutan jika ada kegiatan aksi untuk menurunkan pemerintahan.

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button